JAKARTA – Sekretaris Majelis Tinggi Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Lutfi Hakim menanggapi pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok yang menuding Bamus Betawi telah menggunakan dana hibah untuk kegiatan politik. Dijelaskan Lutfi, Bamus Betawi adalah lembaga masyarakat adat sekaligus wadah berhimpun masyarakat asli Jakarta untuk menyalurkan aspirasinya melalui Bamus.
“Dalam perkembangan sosial-politik apapun di Jakarta, Bamus Betawi selalu merespon dengan seksama terutama merespon hal-hal yang bersifat khusus,” ujar Lutfi melalui siaran pers Selasa (6/9/2016).
Apalagi saat ini, sambung Lutfi Bamus Betawi telah menjadi pengemban amanah Perda Pelestarian Budaya Betawi yang sudah jelas payung hukumnya. Lutfi yang juga Imam Besar Forum Betawi Rembug (FBR) ini pun menanggapi tudingan Ahok yang menyebutkan bahwa Bamus Betawi telah menyebarkan kebencian dengan menolak Ahok sebagai Cagub pada Pilkada DKI pada 2017 mendatang.
Menurut Lutfi, suara menolak Ahok itu adalah hak publik dan bagian dari aspirasi masyarakat Betawi dalam membangun demokrasi yang sehat.
“Itu disampaikannya saat Lebaran Betawi. Jadi kami kira wajar dong. Bukan lebaran suku lainnya kan,” tegas Lutfi.
Lebih jauh, tokoh yang merupakan alumnus UIN Syarif Hidayatullah ini pun santai menanggai ancaman Ahok yang akan menghentikan anggaran hibah yang disebut-sebut mencapai 4 hingga 5 miliar per tahunnya untuk Bamus Betawi.
“Duit segitu masih kurang, pemberdayaan dan pelestarian belum efektif dijalankan, kita tidak usah tengok provinsi lain yang punya gedung khusus untuk budaya lokalnya. Lagipula tanpa dana hibah pun, Bamus mampu kok!” sindir Lutfi.
Pendapat senada juga disampaikan, Ketua Bamus Betawi Zainuddin, dia mengatakan bahwa dana hibah yang diberikan Pemprov DKI sudah dilakukan sejak lama. Hal itu merupakan bentuk apresiasi Pemda dalam rangka memelihara nilai-nilai kultural dan budaya di tanah Betawi.
“Dana hibah diberikan oleh Pemda DKI sejak lama dan itu bentuk apresiasi pemda dalam rangka turut memelihara nilai-nilai kultural dan budaya di tanah betawi,” katanya.
Menurutnya, dana hibah yang diberikan Pemprov DKI mencapai Rp 5 miliar setiap tahunnya. Namun, untuk tahun ini sendiri dana hibah itu tidak lagi diberikan Pemprov DKI. Dia menegaskan, Pemprov DKI berkewajiban membangun Jakarta bersama putera daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“Sudah 3 tahun ini Bamus Betawi mendapat danah hibah sebesar 5 miliar. Tahun lalu hanya kita pakai 2,5 miliar dan tahun ini belum turun sama sekali. Sebagai putra daerah, saya kira Pemda berkewajiban bersama putra daerah untuk membangun Jakarta. Ini juga bagian dari amanat UUD 1945 yang harus kita jalankan,” tegas Zainuddin.
(bti)
