BPK Temukan Penyimpangan Impor Pangan, Waketum Gerindra: KPK Harus Bongkar Jangan Diam Saja!

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono.

 

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggeledah Kementerian Perdagangan (Kemendag) terkait banyaknya temuan penyimpangan impor pangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat di Kemendag dan para mafia impor pangan.

Pernyataan Arief sendiri didasarkan pada beberapa temuan BPK yang terdapat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester II Tahun 2017 kepada pimpinan DPR di Gedung Nusantara II, Komplek Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/4/2018) kemarin.

Arief menyebutkan ada beberapa temuan BPK yang menjadi sorotannya di antaranya izin impor 70.195 ton beras yang disebut tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku, dan bernomor ganda. Lalu ada data impor 200 ton beras kukus yang juga tidak memiliki rekomendasi Kementerian Pertanian. Ada juga impor 9.370 ekor sapi pada 2016 dan 86.567,01 ton daging sapi serta impor 3,35 juta ton garam yang tidak memenuhi dokumen persyaratan.

“Hal ini mengindikasikan bahwa Kemendag tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan oleh importir. Dampaknya, alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih, beras, sapi dan daging sapi tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri,” ujar Arief Poyuono dalam keterangan persnya kepada media, Rabu (4/4/2018).

Arief juga menambahkan bahwa persetujuan impor (PI) 1,69 juta ton gula dan penerbitan PI 50 ribu ekor sapi kepada Perum Bulog pada 2015 misalnya ternyata tidak melalui rapat koordinasi. Sementara itu, untuk PI atas 108 ribu ton gula kristal kepada PT Adikarya Gemitang malahtidak didukung data analisis kebutuhan. Terakhir, penerbitan PI 97 ribun ton daging sapi dan realisasi 18.012,91 ton senilai Rp737,65 miliar tidak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan atau tanpa rekomendasi Kementerian Pertanian (Kementan).

“KPK tidak boleh tinggal diam! Temuan BPK ini bisa jadi entry point untuk membongkar praktek-pratek mafia kuota impor pangan di Kemendag,” tegas Arief.

Arief khawatir apabila temuan BPK tersebut didiamkan maka impor pangan yang kuotanya tanpa persetujuan Kementan bukan hanya merugikan petani dan negara tetapi juga merugikan masyarakat terutama masalah kesehatan yang diakibatkan pangan impor karena tidak melewati proses karantina.

“Hal ini bisa dibuktikan dengan meningkatnya penyakit degenerative di Indonesia. Karena itu, KPK harus segera turun tangan dan jangan diam saja!” tandasnya.

(bm/bti)

author