JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hasil reshuffle kabinet yang baru menjabat 20 hari kerja, Archandra Tahar akhirnya diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo, Senin (15/8/2016) malam. Archandra rupanya berpaspor ganda, yakni paspor Amerika Serikat dan paspor RI.
Terkait kasus Archandra ini, Badan Intelijen Negara (BIN) dianggap gagal memberi informasi valid pada Presiden.
“Seharusnya diminta maupun tidak diminta, BIN harus memberi data background calon menteri, ” ujar peneliti S2 Kajian Intelijen UI Ridlwan Habib saat dihubungi di Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Menurut Ridlwan, BIN mempunyai deputi bidang luar negeri dan deputi kontra intelijen yang mempunyai kemampuan pelacakan latar belakang orang.
“Apalagi dengan teknologi saat ini, hal itu bisa dilakukan hanya dalam hitungan jam, ” kata Ridlwan.
Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu mencontohkan, untuk melihat latar belakang Archandra, BIN bisa menghubungi KJRI Houston dengan telepon. “Bisa juga dilihat di website pelacakan nama, begitu nama kita tulis dalam 30 detik muncul kewarganegaraannya, ” katanya.
Hal ini menunjukkan kelalaian kerja BIN yang ujungnya mempermalukan presiden. “Saya kira ini bukan kesalahan Presiden semata mata, namun mekanisme birokrasi terutama intelijen tidak berjalan baik, “katanya.
Apakah Kepala BIN perlu bertanggungjawab? Menurut Ridlwan, secara etika tentu Sutiyoso wajar bertanggungjawab. “Memang tidak ada norma hukum yang dilanggar, namun secara etika BIN sudah gagal. Saya kira Bang Yos orang Jawa yang sangat faham soal etika, “katanya.
Disinggung soal kandidat calon kepala BIN baru yang disebut sebut Budi Gunawan, Ridlwan mengaku belum tahu.
“Soal itu saya justru baru mendengar dari media,” pungkas Ridlwan.
(bti)
