Biaya Sewa Kantor SKK Migas 107 Miliar Lebih, Jokowi Didesak Copot Dwie Soetjipto

ilustrasi. (foto: the jakarta post)

JAKARTA – Jumat (10/1/2020) Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis, Jajang Nurjaman menyatakan kepada redaksi cakrawarta.com bahwa pemakaian uang negara oleh SKK Migas di tahun 2020 akan membuat keheranan banyak pihak.

Pasalnya, menurut Jajang, dana ratusan miliar dianggarkan oleh SKK Migas hanya untuk biaya sewa kantor, sewa kendaraan dinas sampai biaya kebutuhan pimpinan.

“Ini luar biasa. Bayangkan saja, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas di tahun 2020 ini sudah menyiapkan Rp 107,76 Miliar khusus untuk biaya sewa kantor. Duit ratusan miliar yang diambil dari APBN ini akan digunakan untuk menyewa salah satu lantai gedung Wisma Mulia tepatnya lantai 35,” papar Jajang.

Menurut catatan CBA, biaya yang dihabiskan SKK Migas sampai ratusan miliar hanya untuk kebutuhan sewa kantor di tahun 2020 dianggap sebagai pemborosan anggaran. Apalagi sewa kantor ratusan miliar tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

“Penunjukan langsung ini jelas sangat mencurigakan,” imbuhnya.

Idealnya, papar Jajang, mengingat biaya yang disiapkan seniali 107 miliar lebih, SKK Migas semestinya memakai metode pengadaan lelang umum, guna mendapatkan nilai yang lebih rasional dan efisien.

Keheranan terkait anggaran SKK Migas tidak berhenti di perihal alokasi sewa kantor. Masih, melalui Satker Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas dinilai kian boros. Hal tersebut dapat dilihat dari biaya untuk kebutuhan jajaran pimpinan SKK Migas di tahun 2020 mencapai Rp 41,8 miliar. Ditambah anggaran kendaraan dinas dan operasional sebesar Rp 20,7 miliar.

Karena itu, CBA meminta Joko Widodo untuk segera mengevaluasi penggunaan anggaran di SKK Migas dan mencopot Kepala SKK Migas Dwie Soetjipto karena penggunaan anggaran dibawah kepemimpinannya tidak masuk akal.

“Evaluasi anggaran dan copot saja Kepala SKK Migas Dwie Soetjipto! Sangat tidak pantas. Di saat negara ini lagi tertimpa bencana dan masyarakat menderita tapi pejabat di SKK Migas malah buang-buang APBN,” pungkas Jajang.

(bm/bti)

author