Bersediakah Pemerintah Serahkan Penyelesaian Papua kepada Jusuf Kalla?

63

 

Nama lengkapnya Dr. (HC) Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, tetapi sering ditulis sebagai Jusuf Kalla atau JK. Ia adalah pengusaha dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres) Indonesia ke-10 dan ke-12. Ia merupakan Wapres Indonesia pertama yang menjabat dua kali dan menjadi Wapres dalam dua masa jabatan yang tidak berturut-turut.

Di usia 78 tahun ini, JK yang sekarang masih menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), masih ingin menyelesaikan konflik di Papua.

Sebelumnya, JK berhasil menyelesaikan konflik Poso, Ambon dan Aceh. Konflik Poso dan Ambon di selesaikan sewaktu JK menjadi Menko Kesra (Kesejahteraan Rakyat) di masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Masalah Aceh diselesaikan sewaktu JK menjadi Wakil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004.

Dikutip dari berbagai sumber, JK mengatakan, awal mula konflik Poso terjadi karena adanya pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang pemenangnya berasal dari partai-berbasis Islam, kemudian memilih wakil dan sekretaris daerah beragama Islam.

Akibatnya, kata dia, terjadi ketidakseimbangan.

“Maka sebab-sebab sedikit saja, anak nakal ada yang pulang tahun baru minum-minum mukul penjaga masjid, besoknya terjadi demo besar terjadilah konflik awal. Tiba tiba saja memang, maka terjadilah konflik dua tahun yang menewaskan lebih dari 1.500 orang,” kata Kalla.

Sementara di Ambon, terjadi hal yang sama, dengan diawali oleh perkelahian anak muda di sebuah stasiun bus. Tiga hari kemudian konflik pun semakin membesar.

Saat menangani peristiwa itu, Kalla menjabat sebagai Menkokesra pada tahun 2001 dan bertugas menangani para pengungsinya.

Karena jumlah pengungsi yang mencapai 200.000 orang, cara penyelesaian yang ia angap paling efektif adalah perdamaian melalui Deklarasi Malino.

“Tapi juga harus ditenangkan dulu, menghilangkan pikiran, siapa yang bunuh seseorang. Islam bunuh Kristen masuk surga dan sebaliknya, maka harus diubah pemikiran mereka dengan menyatakan kalian semua masuk neraka karena tidak ada ajaran Islam atau Kristen saling membunuh masuk surga,” kata dia.

Menurut Kalla, saat ia mengatakan itu, mereka yang berkonflik terkejut dan ketakutan.

“Sejak saat itu, mulailah saya sebagai mediator antara mereka. Di situ saya posisi mulai netral dan tidak berpihak sama sekali,” ucapnya.

“Saya datang ke Poso, harus kenal siapa yang berperan, berkelahi dan siapa komandannya. Mereka siap bicara, kemudian saya undang ke Malino,” ujar Kalla.

“Karena yang berkonflik masyarakat, maka yang harus netral pemerintah,” tutur Kalla.

Di masa Presiden SBY dalam menyelesaikan konflik Aceh, JK juga berhasil. Apakah Presiden Jokowi merestui JK untuk menyelesaikan konflik di Papua?

Penyelesaian Konflik di Afghanistan yang Gagal

JK digandeng calon Presiden Jokowi dalam ajang Pemilihan Presiden 2014. Pasangan ini kemudian dalam pengundian mendapat nomor urut dua dan mempunyai tagline populer, “Salam Dua Jari”. Oleh Komisi Pemilihan Umum, tanggal 22 Juli 2014 atau enam hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1435 H, Jokowi-JK memenangkan Pilpres namun ditolak oleh kubu Prabowo-Hatta yang kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Serangkaian sidang di MK ternyata menolak permohonan kubu Prabowo-Hatta dan secara hukum menguatkan legitimasi Jokowi-JK selaku Presiden dan Wapres terpilih periode 2014-2019. JK dilantik sebagai Wapres pada 20 Oktober 2014.

Di masa jabatan Wakil Presiden lima tahun pertama, JK berkunjung ke Afghanistan, tepatnya setelah Presiden RI Joko Widodo berkunjung ke Afghanistan. Kemudian disusul Wakil Presiden JK untuk merealisasikan usaha damai di wilayah itu yang sebelumnya dibicarakan Presiden Jokowi. Sudah tentu usaha Indonesia ini mendapat dukungan berbagai pihak.

Gagasan Jokowi dan JK mendamaikan konflik Afghanistan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, “Bebas dan Aktif.” Presiden RI Soekarno telah melakukannya dengan menggagas Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955 dan mendirikan Gerakan Non-Blok.

Sudah tentu gagasan untuk mendamaikan Afghanistan tidak tercapai. Kelompok-kelompok yang bertikai terus saja melakukan berbagai aksi kekerasan.

Baru-baru ini mantan Wapres JK berkunjung ke Papua dan waktu inilah ia menawarkan diri agar Presiden Jokowi mau mempercayai untuk jadi juru damai di Papua. Semuanya itu tergantung Presiden Jokowi, apakah setuju dengan ide JK atau sudah cukup pihak keamanan yang selesaikan konflik di Papua. Kita tunggu, apakah JK kembali dipercaya, kali ini menyelesaikan konflik di Papua.

 

DASMAN DJAMALUDDIN

Sejarawan dan Wartawan Senior