JAKARTA – Saat ini akses angkutan umum ke Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) praktis hanya dilayani oleh armada Bus Damri. Kalau pun ada armada PO bus lain, skalanya sangat terbatas, bisa dihitung dengan jari.
Akibat keberadaannya yang monopolistik itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai berdampak pada manajemen internal Damri yang tidak jelas dalam memberikan standar layanan pada konsumennya. Pekerjaan manajemen Damri menurut Tulus hanya menaikkan tarif secara reguler.
“Bahkan ketika harga BBM turun, tarif bus Damri ke Bandara Soetta tidak turun. Ini jelas tidak fair jika disandingkan dengan pelayanan yang diberikan pada konsumennya,” ujar Tulus Abadi kepada cakrawarta.com di Jakarta, Jumat (25/3/2016) malam.
Tulus menambahkan, dari pengaduan konsumen dan hasil pengamatan pihak YLKI di lapangan, ada beberapa permalahan utama terkait performa pelayanan bus Damri ke Bandara Soetta seperti jadwal kedatatangan dan keberangkatan yang tidak jelas; sistem tiketing yang masih manual, dan patut diduga adanya “permainan”. Selain itu, sopir bus Damri masih bermental seperti “sopir angkot” dimana bus akan berangkat jika penumpang penuh.
“Apalagi kondisi kabin busnya kerap kotor, kumal, dan terkesan kumuh. Apa bedanya dengan bus kota jika begini?” sindir Tulus.
Selain itu, menurut pegiat anti–tobacco ini, banyak konsumen pengguna Damri mengeluhkan mengenai layanan Free Wifi yang dinilai abal-abal karena selalu dimatikan. Bahkan untuk mengakses hot line service yang hanya berupa kontak handphone menunjukkan ketidakseriusan. Alasannya jika dihubungi tidak pernah diangkat dan ini dinilai merugikan terutama bagi konsumen yang barangnya ketinggalan.
“Tidak adanya mekanisme penanganan pengaduan bagi konsumen ini menunjukan standar pelayanan memang tidak diprioritaskan pihak manajemen. Apalagi ada sopir tembak yang tidak paham rute trayek serta pernah ada bus mogok di jalan, penumpang disuruh turun, tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Ini menunjukkan ketidakjelasan SOP pihak manajemen Damri,” papar Tulus.
Atas performa pelayanan yang buruk tersebut, YLKI mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan manajemen Angkasa Pura 2 (AP 2) untuk melakukan evaluasi besar-besaran tarif Damri. “Manajemen Damri tidak bisa seenaknya menetapkan tarif tanpa ukuran dan standar yang jelas,” tegasnya.
Selain itu YLKI meminta Kemenhub dan AP 2 untuk menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), baik di perjalanan, kabin bus dan pengemudi, perbaikan rekrutmen sopir bus serta membuka persaingan yang fair untuk akses ke Bandara Soetta karena pelayanan Damri yang seenaknya disebabkan unsur monopolistik.
Bahkan terkait hot line service semestinya dibuat dalam bentuk daring selain mudah juga sesuai perkembangan yang ada. Karena buruknya pelayanan Bus Damri berdampak langsung terhadap citra pelayanan Bandara Soetta.
“Apalah artinya upaya Direksi AP membuat jargon Smile Airport dengan berbagai inovasi pelayanan, tapi saat konsumen meninggalkan Bandara, mereka menjadi galau dan manyun oleh akibat pelayanan bus Damri yang buruk?” pungkasnya dengan nada sindiran.
(bti)
