Bangsa Yang Lahir Dari Krisis

50

 

Berpulangnya Arif Budiman (Soe Hok Djin) sungguh menggetarkan saya. Tentu ada alasannya.

Pertama, saya (merasa) mengenalnya dari catatan harian Soe Hok Gie, senior saya di Jurusan Ilmu Sejarah Universitas Indonesia.

Kedua, skripsi yang saya tulis “Koreksi Demi Koreksi: Aktivitas Pergerakan Mahasiswa Indonesia Pasca Malari Hingga Penolakan Normalisasi Kehidupan Kampus – Badan Koordinasi Kemahasiswaan (1974-1980)” juga berisi sejumlah aktivisme yang dilakukan Arif Budiman dan kawan-kawan.

Ketiga, sejak pertama masuk Jakarta pada tahun 1991, saya berjualan sate Padang di Petak IX, Pancoran, Glodok, hingga pindah-pindah kontrakan (Jalan Kunir, Balokan – belakang Gedung BNI di Kota Tua dekat Stasiun Kota, hingga Mangga Besar XIII).

Keempat, sejak berkeluarga tahun 2002, saya tinggal di Krukut, Tamansari, Jakarta Barat, berseberangan dengan Kebun Jeruk, tempat tinggal keluarga besar Arif Budiman.

Singkatnya, baik secara intelektual, akademis, aktivisme, hingga lingkungan tempat tinggal, saya merasa dekat dengan lingkungan Arif Budiman. Ketika orang lain hanya menganalisis soal Pecinan, saya bertentangga dengan kawan-kawan Tionghoa, Arab, Batak, Jawa, Sunda, Banten, dan sedikit sekali dengan orang-orang Minang. Saya seolah-olah “tercampakan” dengan orang-orang Minang, terkecuali keluarga besar saya yang juga jarang bersua. Jadi, saya minimal bisa berpikir dan merasakan bagaimana menjadi “minoritas” di belantara Jakarta yang luas.

Karena itu, saya kesulitan untuk menulis secara “personal” tentang Arif Budiman. Untunglah, saya menemukan tulisan tangan di buku harian saya bertanggal 24 Desember 1997 dengan judul “Lahir Dari Krisis: Refleksi Akhir Tahun 1997”. Berdasarkan kerangka itu, saya mencoba menerbangkan pikiran-pikiran itu. Mengapa catatan itu penting? Terdapat kutipan atas pendapat Arif Budiman dalam tulisan itu. Baik untuk kepentingan krisis 1997 ataupun masalah yang melanda kini terkait COVID 19, percikan-percikan pemikiran di dalamnya masih relevan, walau berbeda kasus.

***

Baiklah, saya mulai dengan mengutip pendapat Prof Dr Dimyati Hartono, Man of the Year 1997 versi American Biographical Institute, United State of America. Orang yang berperawakan besar, tidak tampak seperti ilmuwan, melainkan lebih seperti seorang jenderal yang berotor. Kata Dimyati, “Sekarang di dunia, dengan perkembangan teknologi, negara-negara yang tertinggal berada di bawah electronical collonialism. Kita menjadi bangsa sekadar pengguna teknologi, khususnya informasi. Kita sebagai bangsa tidak dapat berkreasi dan bercerita tentang negara dan rakyat kita”. Istilah electronical collonialism basih sangat genuine. Hampir seluruh perangkat teknologi yang kita pakai sekarang, termasuk untuk membully orang atau menelusuri jejak digitan seseorang, berasal dari perangkat elektonik yang bukan produk negeri sendiri. Tetapi, berasal dari penjajah dalam bentuk pengiriman perangkat elektronik ke genggaman tangan kita.

Krisis, apapun itu, berdimensi ganda, mencerahkan sekaligus menghancurkan. Dari krisis politik, akan lahir pemimpin-pemimpin baru yang kadang-kadang belum dikenal massa. Dari krisis ekonomi, akan menumbuhkan pengusaha-pengusaha baru yang tidak punya kesempatan dalam masa sebelumnya yang profan atau mapan. Bahkan, dari krisis intelektual, akan muncul pemikiran-pemikiran baru yang justru tak terpikirkan dibandingkan dengan tidak adanya krisis. Di saat krisislah muncul momentum untuk melakukan pembenahan pemikiran, tingkah laku, sampai pembenahan administrasi, birokrasi, dan agenda harian.

Bangsa-bangsa yang besar di zaman sekarang adalah bangsa-bangsa yang telah melewati masa krisis dalam riwayat mereka. Amerika Serikat, muncul dari kaum kolonis Inggris, menyerap bangsa-bangsa lain, bergulat dengan perang “kemerdekaan” melawan induknya, perang saudara, sampai perbudakan. Krisis itu juga yang menjelma dalam konstitusi Amerika Serikat, dengan menempatkan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia sebagai usaha untuk mengantisipasi krisis.

Berikutnya, di masa datang, Amerika belum tentu berhasil keluar dari krisis, ketika faktor-faktor objektif sejarah tidak bisa diselesaikan, bahkan lewat jalur konstitusi. Buku Huntington antara lain memperkirakan krisis peradaban Amerika ini.

Bangsa atau negara besar yang tinggal sejarah adalah Yunani, Romawi, Macedonia, Turki, sampai Majapahit, dan Sriwijaya di Indonesia. Mereka tidak bisa keluar dari krisis secara mulus. Silih berganti, kebesaran mereka digantikan oleh bangsa atau negara lain. Hegemoni kekuasaan, ternyata dibatasi oleh waktu dan tempat.

Yang abadi, akhirnya hanyalah ide-ide, prinsip-prinsip, dan ideologi yang dihasilkan oleh bangsa atau negara bersangkutan yang masih bisa digunakan sampai berabad-abad kemudian. Catatan kebesaran suatu pemikiran akan membawa bangsa dan orang yang melahirkannya pada “keabadian”. Suatu jenis pemikiran klasik, sebagai tonggak peradaban.

***

Dulu, di dalam mahkamah aktivisme mahasiswa era 1970an hingga 1990an, terdapat kekhawatiran di Indonesia adalah bagaimana mempertahankan hegemoni politik dan ekonomi Orde Baru. Upaya itu terjadi di tengah krisis ekonomi yang mengarah pada krisis politik. Yang mengkhawatirkan itu bukan hanya para aktivis mahasiswa, tetapi juga tokoh-tokoh gerakan mahasiswa 1966. Tak kurang dari Sofyan Wanandi (Liem Bian Koen) sendiri yang membandingkan keadaan sebelum tahun 1998 itu sama dengan tahun 1965, sebelum mahasiswa bergerak. Arif Budiman (Soe Hok Djin, kakak Soe Hok Gie) sudah jauh-jauh hari mengatakannya. Bahkan Ekky Syahruddin membandingkan keadaan Indonesia waktu itu sama dengan negara-negara Afrika.

Pernyataan pelaku-pelaku sejarah Orde Baru itu mengingatkan kita bahwa cerita kebesaran dan keberhasilan pembangunan yang mengendap di hati rakyat Indonesia, tinggal menunggu waktu untuk kembali dikoreksi. Dan itu terbukti kemudian dalam gerakan mahasisw 1998. Masalahnya, koreksi Orde Lama dilakukan oleh mahasiswa, bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Akan tetapi, ketika krisis ekonomi Orde Baru – yang menjadi pilar utama selama 30 tahun lebih – siapa yang bergerak? Jatuhnya nilai mata uang rupiah, tidak jelas dilakukan oleh siapa. Menurut banyak pengamat, penyebabnya adalah faktor-faktor internal dan eksternal. Tetapi yang tidak pernah ditunjuk adalah siapa yang menggerogoti faktor-faktor internal dan eksternal itu. Logikanya, ekonomi pasti ada pelakunya, yaitu manusia. Adalah mustahil kalau uang dollar memakan rupiah, tanpa ada yang memiliki dollar dalam jumlah banyak.

Bisa jadi yang dialami Indonesia saat itu adalah suatu bentuk new collonialism. Intervensi modal asing, tenaga asing, barang-barang impor (termasuk mobil Timor), stasiun televisi, dan benda-benda budaya asing lainnya, telah menyebabkan kita tidak percaya kepada uang sendiri, pemerintah sendiri, bank-bank sendiri, dan segala asesoris yang kita miliki begitu mudah untuk tidak kita percayai. Tingkat ketergantungan kita kepada bangsa asing (baca International Monetary Fund dan sejenisnya) begitu tinggi. Bahkan ketika Thailand, dan Malaysia, sudah mengurangi gaji pejabatnya, kita tetap tidak melakukan apa-apa, dengan alasan gaji Pegawai Negeri Sipil sudah rendah. Akhirnya, kita menjadi bangsa koeli dan koeli di antara bangsa-bangsa.

Sebagai catatan, Gaji Pokok Presiden sejak 7 Januari 1993 adalah Rp 15.000.000,-, sedang Wakil Presiden Rp. 10.000.000,-. Gaji Pokok Menteri = Jaksa Agung = Panglima Angkatan Bersenjata = Gubernur Rp. 2.500.000,-, sama halnya dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung (Kompas, 20 Desember 1997). Jumlah yang sedikit dibandingkan dengan sekarang. Saya belum mengecek datanya.

Memang adalah irrasional kalau kita tetap bertahan dengan prinsip nasionalisme. Ketika semua orang memegang dollar, kita tetap ngotot mempertahankan rupiah. Tetapi perilaku irrasional itu justru kita dapatkan, akibat tekanan kuat dari pihak asing yang telah mendikte medan kesadaran kita. Masyarakat, akhirnya, bergitu mudah terombang-ambing oleh sesuatu yang ditiupkan dari luar. Contoh yang begitu nyata adalah dunia anak-anak yang begitu bersedih ketika Lady Di meninggal dunia; begitu gembira ketika Mickey, Guffy dan Pluto hadir di Lippo Karawaci; dan langsung merengek ketika tokoh dan mainan baru lagi trend karene keunggulan promosi. Medan kesadaran kita begitu terhegemoni dan tercekik oleh sesuatu yang datang dari luar kita.

Adalah naif kalau terpikirkan, semua yang tergambarkan di atas adalah proses alamiah dan akan melewati seleksi alam menurut teori evolusi Charles Darwin. Tak semudah itu. Alam memang melakukan tugasnya dan bereaksi, ketika keseimbangannya terganggu. Namun alam adalah sesuatu yang pasif dalam masyarakat moderen. Tingkat keseimbangannya snagat dipengaruhi oleh keterlibatan manusia. Sampai-sampai ada ilmuwan yang bisa mengubah kehendak alam, ketika proses kloning berhasil. Kloning menjadi bukti bahwa kehendak alam masih bisa disimpangkan. Akal yang diberikan kepada manusia, begitu jauh menembus batas-batas konvensional yang selama ini ada. Penemuan demi penemuan, eksperimen demi eksperimen, telah melahirkan sesuatu yang “baru”, sekalipun berdasarkan sesuatu yang “lama”.

***

Dengan pertimbangan itu, tidaklah salah kalau kita mengoreksi ulang konvensi-konvensi yang selama ini kita anut untuk mengubah keadaan. Prof Dr Anwar Nasution menyebutnya dengan “reformasi ekonomi” ketika yang dia sorot adalah krisis ekonomi. Teori ekonomi yang cenderung lebih eksak ketimbang politik dan sejarah, bisa disusun ulang. Sayangnya, antara satu pakar dengan pakar lain, tidak pernah duduk satu meja, berlama-lama, untuk merumuskan suatu teori baru. Yang terlihat hanyalah klik-klik ekonomi, atau sistem kartel seperti disinyalir Faisal Basri, sehingga masyarakat awam menjadi kehilangan pedoman.

Langkah-langkah yang ditempuh pemerintah pun waktu itu belum menyentuh akar permasalahan, yakni bagaimana membebaskan rakyat dari himpitan beban hidup yang begitu berat. Seperti lintah yang kekenyangan sehabis menghisap darah, pemerintah terkesan lamban bergerak. Jenderal Soerjadi Soedirdja sendiri menyebutnya sebagai sikap limbung/bingung. Elite birokrasi kita seperti kehilangan inisiatif untuk bertindak. Ketika tidak ada inisiatif di tingkat elite, jajaran bawahan akan makin tertidur, sebab petunjuk yang diminta tidak juga turun-turun.

Akhirnya, Presiden Soeharto waktu itu sebagai pemegang kendali, terlihat seakan single fighter mempertahankan kewibawaan pemerintah dengan langkah-langkah taktisnya. Lihat saja penyelesaian kasus Jamsostek, pembatalan rencana ke Malaysia, pemberian gocik ke masyarakat Irian Jaya, pemberhentian Direktur Bank Indonesia, sampai langkah-langkah “hak prerogatif” lainnya.

Birokrasi yang kehilangan inisiatif berakibat pada munculnya upaya pengentasan situasi secara dini. Akibat lain adalah tingginya tingkat ketergantungan kepada Presiden. Wakil Presiden pun kehilangan pamor. Presiden, sekalipun jika dikehendaki oleh beliau, perlahan-lahan muncul sebagai sosok yang di-kultus-individu-kan. Hal ini bisa dilihat dari begitu tingginya tingkat rumors – dan kepercayaan masyarakat terhadap rumors – ketika Presiden istirahat. Naik turunnya harga/nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, sangat berkorelasi dengan rumors tentang kesehatan Presiden Soeharto. Presiden menjadi taruhan dari segala-galanya. Ia adalah kartu truf terakhir.

Jika merujuk kepada konsep kekuasaan Jawa Kuno, keadaan semacam itu dinamakan sabdo pandito ratu. Jajaran birokrasi, dan rakyat, tinggal menunggu sabda untuk bisa berjalan. Pilihan-pilihan rasional yang tersedia, sekalipun itu sesaat, tidak berani untuk dijalankan, karena khawatir bertentangan dengan sabda yang ditunggu. Krisis pun tidak bisa dilokalisir, malah merambah bidang-bidang lain. Apalagi kalau ada pihak ketiga yang memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan pribadi, demi iseng sampai serius, makin runyamlah keadaan.

***

Masyarakat kehilangan tempat untuk bertanya. Sebab, kaum intelektual sudah begitu lama terpinggirkan. Padahal dari kaum intelektual inilah tersembunyi pikiran-pikiran kreatif yang berdimensi luas dan holistis. Yang jadi masalah, kaum intelektual yang bisa diharapkan itu adalah kaum intelektual yang independen. Kaum intelektual yang tidak terkooptasi dan tidak terkontaminasi elite kekuasaan dan nafsu untuk berkuasa. Suatu jenis kaum intelektual yang semakin langka untuk ditemukan, karena kuatnya jerat-jerat ideologi dan politik demi kepentingan kelompok yang melanda kaum intelektual Orde Baru. Kalaupun ada yang memenuhi kriteria itu, mereka sudah berada di luar negeri, atau penjara.

Imbas dari kelangkaan kaum intelektual jenis ini, juga bermula dari hulunya, yaitu tempat menggodok/mendidik mereka. Dalam hal ini, kampus. Kampus seakan kehilangan gairah intelektual. Pendidikan massal dan komersial yang ditempuh sekarang, menjauhkan peserta didik untuk mengenal horison yang lebih jauh, dari hanya sekadar teori-teori kosong dari masing-masing disiplin ilmu. Medali Avicenna yang diperoleh Presiden Soeharto untuk bidang pendidikan dasar, lebih didasarkan kepada pendidikan kuantitatif – dengan pertumbuhan peserta didik, sekolah-sekolah dan guru-guru – ketimbang kualitas.

Peningkatan jumlah penduduk yang tidak lagi buta huruf juga bukan jaminan, ketika kesadaran untuk membaca belum muncul. Membaca, dalam artian luas, termasuk membaca lingkungan, alam pikiran, dan sejumlah literatur, mulai cara memasak, bisnis, sampai filsafat. Tidak munculnya kesadaran membaca ini juga akibat dari tingginya harga buku, langkanya perpustakaan berkualitas, dan biaya yang rekatif tidak terjangkau untuk membeli selembar koran atau majalah. Kenaikan harga kertas – yang sepengetahuan penulis dua kali dalam lima tahun terakhir ini – menimbulkan kepanikan di kalangan pengelola pers. Ketidak-tersediaan informasi yang memadai, juga menjadi faktor bagi tidak terkendali atau tidak terkontrolnya rumors di tengah masyarakat.

***

Dari keseluruhan pandangan di atas, muncul keyakinan kuat di benak penulis, bahwa krisis bisa diatasi dengan memberikan kebebasan kepada birokrasi, kaum intelektual, kaum terdidik, dan masyarakat untuk berpikir alternatif/kreatif. Caranya adalah dengan meningkatkan jumlah buku, surat kabar, dan anggaran pendidikan pada umumnya. Kesempatan untuk berdialog secara lugas dan transparan juga diperlukan. Suntikan dana untuk usaha tertentu, hanya bersifat pemecahan jangka pendek. Sedang yang diperlukan sekarang adalah pemecahan jangka panjang yang sesuai dengan karakter bangsa.

Dan yang paling penting, krisis membutuhkan saluran. Faktor kepemimpinan, mau tidak mau, menjadi faktor utama untuk mendisain sebuah perubahan akibat krisis. Dipanggilnya pemimpin-pemimpin tua, terutama dari kalangan ekonom, oleh Presideen Soeharto waktu itu menjadi indikasi belum tumbuhnya kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin muda. Hal ini adalah suatu kemunduran, mengingat Orde Baru didirikan oleh kaum muda, bersama perwira-perwira Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang juga muda. Pemimpin-pemimpin tua, cenderung menggunakan cara-cara atau teori-teori konvensional, untuk masalah-masalah dengan kondisi objektif berbeda. Tapi terserah pemerintah, apakah benar cara-cara itu bisa berjalan efektif. Masyarakat tinggal menunggu. Dan sejarawan, seperti saya, tinggal mencatat keberhasilan, atau kegagalannya.

Lalu, bagaimana sekarang? Terdapat kegamangan yang sama. Terdapat usaha memberi kepercayaan kepada kalangan muda. Mereka dikenal sebagai staf khusus millenials. Namun, semua tahu, mereka seolah adalah wakil-wakil yang berasal dari dunia usaha, ketimbang terlahir dari pergerakan mahasiswa yang otentik. Jangankan dikenali oleh generasi aktivis mahasiswa era 1970an hingga 1990an, bahkan di dalam generasi mereka sendiri kurang dilihat sebagai representasi. Kita sudah melihat sebagian nasib dari mereka.

Bagaimana dengan krisis akibat COVID 19? Kepercayaan yang begitu tinggi kepada kalangan aparatur negara, baik sipil atau militer, justru tak beriringan dengan gelora yang ditransmisikan kepada kalangan muda. Kebebasan berpikir yang berasal dari kaum intelektua;, sama sekali tidak mendapatkan saluran yang sebagaimana mestinya. Guru besar, dihajar oleh buzzer-buzzer yang sekolahpun tak tamat. Aktivis yang bertahun-tahun hidup melarat, dikerumuni oleh anak-anak kemaren sore yang tiba-tiba keadaan ekonomi mereka melompat-lompat. Lah, masih untung kalau yang disebut itu adalah “anak-anak” dalam artian dikenali nama, alamat, hingga bentuk wajahnya. Cilakanya, kerumunan itu adalah akun-akun yang muncul dari sampah-sampah pembuangan “electronical collonialism”. Mereka bukan pasukan Westerling atau KNIL sisa-sisa tentara kolonial Belanda, tetapi manusia-manusia yang tak berwajah, tapi pandai bermain dalam era teknologi digital.

Akibatnya, seiring dengan pandemi Covid-19, justru aktivisme diluar itu meningkat. Terjadi kanalisasi energi. Percikan-percikan pemikiran. Tantang-menantang di media sosial terjadi dengan para aktivis sebagai pelaku – pun saya melakukannya, secara terbuka mengajukan tantangan berkelahi, misalnya, dengan pihak-pihak yang memberikan tuduhan tanpa data kepada saya — Energi kaum muda tidak bersatu-padu dalam menghadapi pandemi. Kaum intelektual dikerubuti oleh sengatan-sengatan tawon siang dan malam.

Arif Budiman barangkali sudah menyadari itu. Toh ia tetap bernyanyi, ketika berada di dalam kamar darurat. Ia tentu sadar, jawaban dari segala sesuatu tak lagi sekadar satu orang. Katakanlah, Sukarno dalam era 1966, dan Soeharto dalam era 1998. Ia tahu, jawabannya masih berada pada sekelompok orang, satu generasi, dalam semangat aktivisme yang tak pernah padam. Seperti yang Arif – dan Hok Gie – wariskan kepada saya, pribadi, serta yang lain, lebih dari satu generasi. Gie yang tewas di Puncak Semeru, plus Arif yang tak bisa dikunjungi di puncak pandemi, tak bakal membeku. Lebih dari itu, dalam pemahaman tentang hukum kekekalan energi, Arif dan Gie telah berhasil menjadi jasad yang terus memancarkan energi. Tentang skeptisisme. Tentang aktivisme. Tentang kesendirian…

JAKARTA, 25 Juni 2020

 

INDRA J PILIANG

Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara