AS Tolak Resolusi Genjatan Senjata, Dunia Tak Perlu Kaget

144

foto: (istimewa)

Pemerintah Amerika Serikat (AS),  pada Jumat (8/5/2020) atau Sabtu (9/5/2020) waktu Indonesia, telah menolak dengan tegas pemungutan suara untuk resolusi gencata senjata di negara berkonflik di seluruh dunia.

Melihat sikap AS di Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menghalangi pemungutan suara terhadap sebuah kerangka resolusi mengenai gencatan senjata di berbagai zona konflik di dunia, sebetulnya dunia atau masyarakat internasional tidak perlu kaget.

Tetapi kenyataan yang terjadi, sebagian besar anggotanya kaget melihat sikap AS tersebut. Kekagetan ini dapat dimaklumi karena yang akan dibahas oleh 14 anggota DK PBB adalah draf resolusi yang bertujuan agar negara-negara yang dilanda konflik dapat lebih fokus memerangi wabah pandemi virus korona  baru (Covid-19).

Sejumlah diplomat di DK PBB mengatakan, kata-kata yang dituliskan mengenai World Health Organization (WHO) sebagai badan kesehatan dunia di kerangka resolusi itulah, yang merupakan pemicu penolakan perwakilan AS. Sementara beberapa sumber lainnya menyebut Washington ingin DK PBB kembali ke kerangka awal resolusi yang menyoroti perlunya “transparansi” dalam upaya global memerangi pandemi Covid-19.

Jika menafsirkan sikap AS tersebut, sepertinya mereka tidak mau didikte, meski tujuan utama badan dunia tersebut semata-mata demi kepentingan bersama dalam menghadapi virus sars cov-2 sebagai penyebab wabah Covid-19 yang telah melanda hampir semua negara di dunia.

AS kukuh bahwa tidak satu negara pun bisa menghalangi apa yang diinginkannya. Bahkan baru-baru ini AS menarik sumbangan terbesarnya untuk WHO. Penarikan dana ini diikuti dengan munculnya sikap Republik Rakyat Tiongkok yang membantu dana kepada WHO. Sebagai penyumbang dana terbesar selama ini untuk WHO, AS merasa tersinggung dengan sikap Tiongkok.

Memang sedikit aneh sikap AS ini, karena menurut keterangan sejumlah negosiator, penolakan AS terjadi satu hari usai negara tersebut sepakat terhadap isi dari resolusi DK PBB. Awalnya sepakat, kemudian tidak sepakat lagi.

Sekarang, DK PBB relatif tak berfungsi dalam menghadapi wabah pandemi Covid-19 yang telah menewaskan lebih dari 270 ribu orang itu.

Masalah RRC ?

Saat ditanya mengapa Washington menolak kerangka resolusi, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan kepada media massa AFP bahwa Tiongkok telah “berulang kali memblokade kompromi yang seharusnya dapat membuat DK PBB melaju ke depan.”

Tentang asal virus sars cov-2, AS juga menuduh Tiongkok mengembangkan virus tersebut. Tiongkok dituding sebagai sumber utamanya. Oleh karena itu, AS tidak mau dihentikan, meski dalam situasi mewabahnya pandemi Covid-19 sekarang ini, untuk melakukan aksi militer, terutama terhadap Tiongkok.

Beberapa minggu yang lalu kita menyaksikan beberapa kapal perang AS telah mendekati Kepulauan Spratly yang kini sudah diduduki Tiongkok.

Kepulauan Spratly adalah gugus kepulauan di Laut China Selatan yang dipersengketakan beberapa negara di sekitarnya. Dinamakan  demikian karena merujuk merujuk pada nama Kapten Richard Spratly dari Inggris yang melihat pulau ini pada tahun 1843.

Melihat anatomi politik AS selama ini tidak begitu sulit, karena hanya dua partai politik yang selama ini menimpin AS, Partai Republik dan Partai Demokrat. Meski ada partai kecil  tapi tidak terlalu memberikan pengaruh.

Donald Trump yang saat ini memimpin eksekutif negeri paman sam  adalah Presiden dari Partai Republik. Meski ia seorang pengusaha, tetapi jiwa Partai Republik yang lebih agresif telah dipelajarinya.

Bahkan baru-baru ini Donald Trump menyatakan lebih banyak belajar dari Presiden AS terdahulu Richard Nixon, sesama dari Partai Republik, tetapi ia tidak mungkin tidak mengikuti perjalanan presiden sesama Partai Republik lainnya, George Herbert Walker Bush yang mengusir tentara Irak dari Kuwait dan anaknya Geoege Walker Bush, sang anak yang melakukan invasi ke Irak.

Berbeda jika dari Partai Demokrat yang berkuasa di AS. Partai ini lebih bisa diajak berdialog. Lihat saja mengenai figur Presiden John Fitzgerald Kennedy, yang dikenal dengan panggilan “Jack” atau inisial JFK, itu. Ia dalah Presiden AS ke-35 dari Partai Demokrat, yang menjabat Presiden AS sejak Januari 1961 sampai dibunuh bulan November 1963.

Contohnya tentang Irian Barat (Papua) bergabung ke Negara Kesatuan RI. Itu berkat Kennedy yang menekan sekutunya Belanda di NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) agar mau berunding dengan Indonesia.

Karena itu, tidaklah masyarakat internasional kaget dengan sikap AS saat ini terkait resolusi PBB tersebut, justru akan lebih baik melakukan analisis terbaik guna menyiapkan solusi apabila langkah Donald Trump justru membawa dunia pada genderang perang fisik di tengah kekhawatiran masyarakat internasional terkait ketidakpastian kapan berakhirnya wabah pandemi Covid-19.

 

DASMAN DJAMALUDDIN

Jurnalis dan Sejarawan Senior