JAKARTA – Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia) , Dr. Rahman Sabon Nama mengingatkan pemerintah bahwa dengan pengakuan Menteri Keuangan/ dan selaku Sekretaris Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Sri Mulyani Indrawati pada Rabu (25/3/2020) justru akan memberikan dampak psikologis yang dapat memperburuk situasi ekonomi nasional.
“Pengakuan pemerintah soal tidak cukup anggaran untuk menangani wabah pandemi Covid-19 akan kian perburuk ekonomi nasional. Akibatnya, kurs rupiah terhadap dolar AS akn semakin terjungkal dan berdampak terpuruknya harga saham di bursa pasar modal Indonesia,” ujar Rahman Sabon Nama kepada redaksi cakrawarta.com, Jumat *27/3/2020) dini hari.
Menurut Rahman, “krisis” di sektor ekonomi keuangan ini nantinya praktis akan menjalar ke krisis beras dan pangan. Apalagi menurut data resmi, stok beras pemerintah yang tersimpan di gudang Bulog lebih kurang 1,5 juta MT dan sudah termasuk 800 ribu ton beras sisa impor 2018/2019 lalu.
“Untuk pengamanan cadangan stok nasional 2020, pemerintah harus punya 5,8 juta ton beras,” tegasnya.
Caranya, menurut Rahman, pemerintah melalui Bulog bisa membeli padi petani produksi dalam negeri di musim panen raya (MPR) pada Maret-Agustus ini. Karena menurutnya, tidak mungkin akan melakukan impor beras di tengah terbatasnya devisa negara dan Letter of Credit (L/C) yang dikeluarkan oleh Bank dalam negeri kemungkinan tidak akan dipercaya atau tidak laku di luar negeri.
“Karena dengan kurs Rp 17.105,- per USD, maka harga beras impor jadinya lebih mahal dari harga beras produksi dalam negeri,” paparnya.
Rahman menegaskan bahwa kebutuhan akan stok beras adalah hal yang sangat sensitif dikarenakan jika terjadi kekurangan pasokan beras maka rakyat bisa kelaparan. Situasi kelaparan ini apabila sampai terjadi akan dapat menimbulkan gejolak sosial yang bisa berdampak politis bagi pemerintahan Jokowi.
“Pengamanan stok beras ini menjadi sangat vital mengingat kita akan memasuki bulan puasa dan Lebaran sehingga harga beras dalam negeri harus ditekan dengan menambah suplai,” kata pria asal NTT ini.
Di tengah kukuhnya untuk tidak melakukan “lockdown“, Presiden Jokowi bisa memerintahkan Kepala Bulog untuk menggunakan stok beras cadangan pemerintah yang ada untuk mengurangi penderitaan rakyat melalui kebijakan sebagai berikut:
1). Melakukan operasi pasar khusus di berbagai wilayah yang melakukan “karantina” mandiri dengan menjual beras subsidi pada masyarakat terdampak Covid-19 dengan angka 20 kg per kelompok rumah tangga dengan harga Rp 3.000,-/kg.
2). Segera melakukan operasi pasar murni (OPM) untuk menekan laju kenaikan harga beras yang sudah mulai beranjak naik.
3). Di tengah rakyat Indonesia berjuang menghadapi virus yang mematikan dari Wuhan Tiongkok itu, 100 orang kaya WNI keturunan China justru lari menyelamatkan diri ke Singapora. Padahal mereka nemperoleh kekayaan dari fasilitas yang diberikan pemerintah mengeruk SDA dan penguasaan jutaan hektar lahan milik negara. Jika data yang ada benar bahwa dana yang mereka simpan di Singapura sekitar Rp 11 triliun, maka Presiden bisa memerintahkan mereka untuk membantu dengan memberikan 10% dari kekayaannya untuk penanggulangan Covid-19.
Untuk diketahui, usulan pembelian beras di pasar dalam negeri menurut APT2PHI sangat masuk akal dan merupakan bentuk bantuan tersendiri dari pemerintahan Jokowi kepada masyarakat petani. Jika Menteri Pertanian Yasin Limpo memperkirakan produksi padi tahun 2020 adalah 11.888.716 ton, maka tidak dengan data perhitugan APT2PHI. Perkiraan hasil produksi musim panen raya (MPR) Januari-Agustus tahun 2020 bisa mencapai angka 22,3 juta ton dihitung dari luas areal total panen mencapai 80,5 % dari 11,2 juta hektar areal panen total.
(bm/bti)
