APT2PHI: Pemerintahan Jokowi Tidak Komit Lindungi Petani

Ketua Umum APT2PHI, Dr. Rahman Sabon Nama.

JAKARTA – Minggu (23/9/2018) malam, Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) Dr. Rahman Sabon Nama di kediamannya Ciputat Tangsel menerima kunjungan Pengurus Ormas Gerakan Pribumi Indonesia (GPI) yang dipimpin Ketuanya, Haryono Edi Hermawan.

Dalam kesempatan itu, GPI menyampaikan bahwa kehidupan ekonomi pribumi di lapisan masyarakat bawah semakin sulit, terutama dalam memperoleh kesempatan kerja maupun  kesempatan usaha. Kaum pribumi lapisan terbawah dinilai semakin terpinggirkan.

Menanggapi keluhan itu, menurut Rahman problem pembangunan yang menjadikan ekonomi pribumi terpinggirkan belakangan ini, salah satunya dipicu oleh membanjirnya impor bahan kebutuhan pangan. Kondisi ini menambah panjangnya angka kemiskinan rakyat yang bagian terbesarnya berada di perdesaan.

“Di masa Jokowi-JK, Indonesia menjadi pengimpor beras terbesar dunia seperti gula pasir,  gandum, telur, susu, daging, kacang kedelai dan panganan holtikultura lainnya,” ujar Rahman.

Rahman mencontohkan di Jawa Timur telah ditemukan gula rafinasi impor dan gula tetes dari China dan Gujarat India yang bocor ke pasar bebas, pada Jumat (21/9/2018) sore.

“Saya jadi prihatin dan gemas melihat kondisi negara ini. Seharusnya pemerintah bisa melindungi petani tebu dan pabrik gula lokal dari liberasi perdagangan gula yang tidak adil akibat kebijakan impor pangan  berlebihan khususnya beras dan gula oleh pemerintah,” imbuh pria asal Adonara NTT itu.

“Sepertinya pemerintahan Jokowi hanya mengandalkan impor untuk ketahanan pangan nasional sehingga kedaulatan pangan nasional terabaikan,” sesalnya.

Rahman meminta GPI, agar ikut mendesak DPR RI dan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Perlindungan pada petani dan konsumen dalam negeri saat ini dibutuhkan dengan cara segera menghentikan impor pangan yang berlebihan.

Impor pangan berlebihan juga menyebabkan saling gaduh antara Kementerian Perdagangan, KaBulog, Menteri Pertanian dan Menko Ekuin Darmin Nasution. Menurut Rahman, kegaduhan terjadi karwna faktor lemahnya kepemimpinan nasional sehingga koordinasi antar kementerian dan KaBulog tidak berjalan.

“Akhirnya terjadi keributan. KaBulog menjerit gudang Bulog penuh, kenapa harus mengimpor lagi dua juta ton beras, untuk kepentingan siapa?” ujar Rahman.

Coba bayangkan, ujar Rahman kemudian, Menteri Perdagangan dengan seenaknya mengatakan gudang penuh bukan urusannya.

“Dari hasil pantuan APT2PHI, satu  juta ton beras impor tahun 2017 saja belum tersalurkan. Kenapa Menteri Perdagangan  Enggartiasto Lukito harus ngotot untuk mengimpor lagi beras dua juta ton? Ini menteri sepertinya bukan orang Indonesia. Rasa kebangsaan dan nasionalismenya rendah sekali,” sindir Rahman yang merupakan alumni Lemhanas RI.

“Oleh karena itu saya mengajak Ormas Gerakan Pribumi agar mendukung Budi Waseso KaBulog untuk menentang impor beras dan gula berlebihan,” pinta Rahman.

Menurut Rahman, daya beli rakyat bawah khususnya petani, makin menurun. Petani tebu dan padi  tidak bisa menjual hasil panennya, karena kalah bersaing harga dengan beras impor  yang dijual bebas. Impor justru menghambat pasokan beras petani masuk ke kantong konsumsi perkotaan, demikian juga gula rafinasi impor.

“Ya, sepertinya pemerintah lalai dalam perlindungan konsumen dan petani dalam negeri,” ungkap Rahman.

Di penghujung dialog dengan pengurus GPI itu, Rahman mengatakan bahwa untuk perlindungan konsumen dan petani tebu atas bocornya gula rafinasi ke pasar, karena bukan untuk konsumsi, maka APT2PHI mendesak DPR RI, Badan Pengawas Makanan dan Minuman (BP POM) dan Lembaga Pengawas Persaingan Usaha untuk segera memeriksa importir PT. Makassar Tene, importir gula rafinasi dan gula cair (Liquid glocose) asal Propinsi Hebei Cina Tiongkok (eksportirnya Dextrose Monohydrate) dan gula tetes asal Gujarat yang merembes ke pasar di Kabupaten Lumajang Jawa Timur.

(bm/bti)

author