APT2PHI: Musim Panen Raya, Petani Kesulitan Jual Gabah dan Beras

50
Kondisi gudang penggilingan padi milik petani di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur saat tim APT2PHI berkunjung, Kamis (25/6/2020). (foto: istimewa)

 

JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) Rahman Sabon Nama mengatakan bahwa para petani mengeluh dan bingung kesulitan menjual gabah dan beras hasil panen mereka karena harganya anjlok. Setelah diusut ternyata para petani tidak mengetahui bahwa hasil panennya bisa dijual ke pemerintah melalui Sub Dolog Wilayah Blora dan Ngawi.

“Hal ini bisa jadi karena kurangnya sosialisasi pemerintah terkait mekanisme pembelian gabah dan beras petani oleh Bulog. Padahal Inpres penetapan harga dasar HPP untuk gabah/beras tahun 2020 bertujuan untuk menolong petani dari anjloknya harga di musim panen,” ujar Rahman Sabon Nama kepada cakrawarta.com, Rabu (1/7/2020) pagi.

Rahman Sabon Nama yang melakukan kunjungan kerja ke Jawa Tengah dan Jawa Timur bersama Laksa TNI (Purn.) Ir. Suroyo didampingi Ketua DPD APT2PHI Malang Raya Letjen TNI (purn.) Umar Abdul Azis menambahkan bahwa kebijakan HPP ini justru  tidak dinikmati oleh petani,tetapi justru dinikmati para mafia pangan.

“Supaya bisa dinikmati oleh petani ya seharusnya Satgas Bulog dikerahkan ke sawah untuk membeli langsung dari petani. Jadi petani tidak dirugikan. Bulog pun bisa lebih optimal menyerap pembelian gabah/beras petani,” imbuhnya.

Menurut data APT2PHI, panen tahun ini cukup bagus sehingga bukan hal yang sulit terkait kebutuhan cadangan stok nasional sebesar 5 juta ton setara beras dapat dipenuhi dari hasil produksi beras dalam negeri. Ini penting menurut Rahman Sabon, sehingga pemerintah tidak lagi punya alasan untuk melakukan impor.

Pria asal Adonara ini menegaskan apabila momentum panen raya kali ini tidak dimanfaatkan untuk menyerap pembelian gabah/beras petani oleh pemerintah, ia khawatir akan terjadi krisis pangan. Ia memprediksi kepanikan saat awal menghadapi pandemi Covid-19 akan terulang kembali. Hal tersebut dapat dipahami karena di tengah keterbatasan keuangan negara, pemerintah akan mengalami kesulitan bila kebijakan impor pangan dilakukan. Apalagi terbatasnya devisa dan kurangnya kepercayaan Letter Of Credit yang dikeluarkan Bank dalam negeri, juga faktor kemerosotan nilai tukar rupiah terhadap US Dolar akan berdampak pada makin mahalnya beras impor. Jika langkah impor diambil pada akhirnya pemerintah akan memberi subsidi kurs.

“Kalau sampai Indonesia impor akan kesulitan mendapatkan beras di pasaran Internasional Bangkok, Pakistan, India dan Vietnam. Penyebabnya harga beras FOB akan sangat mahal mengalami kenaikan drastis akibat kelangkaan sudah diborong oleh China,” tegasnya.

Oleh karena itu, APT2PHI menyarankan agar Presiden Joko Widodo sebaiknya meninjau ulang dana anggaran Covid-19 untuk dialihkan ke sektor kebutuhan pangan guna mengamankan cadangan stok nasional.

“Ketersedian pangan untuk rakyat harus menjadi prioritas utama pemerintah. Dampak pandemi Covid-19 menjadikan kehidupan para petani dan buruh tani di Jateng dan Jatim semakin terpuruk. Belum lagi diperparah dengan kesulitan petani menjual hasil panennya karena harga gabah dan beras merosot,” tandas Rahman Sabon Nama.

Untuk diketahui, seharusnya petani dapat menikmati hasil produksinya dengan harga yang pasti dan terhindar dari penurunan harga di musim panen. Harga dasar Gabah Kering Giling (GKG) HPP tahun 2020 sudah cukup bagus yaitu Rp 5.300/kg. Tetapi harga HPP untuk beras kualitas medium broken 15% sebesar Rp 8.300/kg, dinilai terlalu rendah dan murah. APT2PHI sendiri meminta agar HPP beras dinaikan menjadi Rp 8.700/kg. Murahnya harga HPP itu diperparah dengan kondisi naiknya biaya angkutan truk apabila petani harus menjual hasil panennya ke pintu gudang Sub Dolog wilayah Blora di Jaken maupun di Sub Dolog Ngawi dan Magetan.

(bm/bti)