JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI), Rahman Sabon Nama mengatakan bahwa semangat Bulog dan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam penyerapan gabah dan beras petani dalam negeri sebanyak 3,9 juta ton dari target nasional tidak mungkin tercapai.
Hal itu menurut Rahman, dari hasil tinjauan langsung dirinya dan tim dari APT2PHI ke berbagai daerah sentra produksi beras di Jawa dan Lampung ditemukan fakta bahwa penyerapan Bulog masih sangat rendah. Sejak musim rendeng panen raya dari Maret hingga April hanya mencapai 622,148 ton setara gabah dengan asumsi rendemen 63%, atau setara 392 ribu ton dan 316,050 ton setara beras.
“Dari data kami, total penyerapan beras oleh Pemerintah hingga saat ini baru mencapai 708 ribu ton beras dan sebulan lagi puncak panen raya (Mei 2016). Saya yakin sekali tidak tercapai, karena sebagian wilayah sudah masuk musim gadu tanam kedua. Apalagi menurut perkiraan Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), akhir Mei sudah memasuki musim kemarau,” ujar Rahman dalam keterangannya kepada redaksi cakrawarta.com melalui sambungan telepon, Jumat (29/4/2016).
Berdasarkan fakta dan kondisi cuaca maka menurut Rahman sangat sulit mencapai 1,7 juta ton apalagi mencapai target 3,9 juta ton walaupun di beberapa daerah sentra produksi padi seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Tumur panen masih berlangsung hingga Mei 2016.
Sementara itu, Jawa Timur dan Jawa Barat sebagai lumbung beras nasional ternyata penyerapannya oleh Bulog masih rendah. Padahal Jawa Barat dengan luas lahan pertanian 2,05 juta hektar bisa menghasilkan 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 6,65 juta ton dan menurut Rahman kalau 3% saja bisa diserap oleh Bulog sudah bagus.
Rahman sangat menyayangkan hari ini dalam keterangan persnya Menteri Pertanian (Mentan) Amran Suleman terlalu optimis bahwa Pemerintah tidak akan impor beras tahun ini. Dalih Mentan bahwa ada peningkatan produktivitas padi per hektar mencapai 9,2 hingga 10,4 ton per hektarnya patut dikritisi. Menurut pria kelahiran NTT itu, bisa saja sebagian lokasi seperti itu tapi dia berharap data semacam itu tidak dijadikan data nasional karenal dari hasil kunjungannya di berbagai daerah sentra padi, produktivitas per hektar rata-rata hanya mencapai 5,17% ton.
“Saya sarankan agar Mentan dapat berkaca dari tahun 2015, agar tidak memicu kontroversi informasi yang dapat membingungkan Pemerintah sendiri maupun publik. Jangan over optimis. Harus akurat sehingga tidak menyulitkan Pemerintah sendiri dalam mengambil kebijakan terkait hal ini,” tegas Rahman.
Rahman sangat berkeyakinan bahwa Presiden Joko Widodo sudah mengetahui hal ini dimana hingga April penyerapan Bulog baru mencapai 708 ribu ton. Karenanya logis jika kemudian Presiden meminta untuk menyudahi kesimpangsiuran informasi dan data antar Kementerian dan Lembaga terkait pangan.
“Sudah tepat saya kira jika Presiden Jokowi meminta untuk menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis data untuk memudahkan Pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait pangan,” ujar Rahman.
Menyadari fakta yang demikian, Rahman berharap agar Bulog, Kementan dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk jujur dalam menyampaikan data dan informasi terkait pangan kepada publik dan tidak melulu mengenai success story semata.
“Perkiraan saya, Pemerintah pada 2016 ini akan melakukan impor beras sebanyak 3,5 juta ton guna memenuhi cadangan stok nasional. Pengurasan devisa harus terjadi akibat simpang siur informasi dan data. Saya kira ini amat disayangkan,” pungkas Rahman.
(bm/bti)
