Pilkada DKI kali ini betul-betul menggambarkan fakta dan kenyataan bangsa dan negara Kita saat ini. Bangsa Indonesia kembali diuji kematangannya dalam berdemokrasi. Untuk kesekian kalinya, kaum nasionalis di negeri Kita ini harus bersebelahan dengan umat Islam yang konservatif dan fundamentalis. Berbicara tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, sesungguhnya mayoritas rakyat Indonesia tidak terlalu peduli lagi dengan ideologi maupun kelompok aliran.
Sesungguhnya bangsa Indonesia lebih peduli dengan kualitas kepemimpinan, integritas dan moralitas dari calon pemimpin yang layak untuk dipilih. Sejatinya, fokus dan harapan mereka adalah mencari siapa pemimpin yang betul-betul amanah dan bisa membawa bangsa dan negara Kita mencapai tujuan dan cita-citanya. Di masa depan, berbagai kriteria dan aspek kepemimpinan itulah yang seharusnya dijadikan pertarungan opini di ranah publik oleh para kandidat dan pendukungnya. Patut disesalkan fenomena yang terjadi di negeri Kita saat ini, banyak yang terbalik-balik. Ibaratnya kaki jadi kepala dan kepala jadi kaki. Euforia demokrasi membuat banyak diantara pemimpin Kita yang keblinger. Tidak bisa membedakan yang mana yang salah dan yang benar, serta yang mana yang baik dan yang buruk.
Ada pelajaran berharga dan hikmah kehidupan yang bisa diambil dari kehebohan Pilgub DKI kali ini. Siapapun pemimpin di negeri Kita di masa depan, jangan pernah lagi sekalipun masuk ke dalam ranah yang bukan domainnya, apalagi bukan kompetensinya. Itulah sejatinya pesan penting yang disampaikan dalam kitab suci agama Islam Al-Qur’an, bahwa ada pembedaan yang nyata antara tugas dan peran ulama dengan umaro’ (pemimpin).
Dua Skenario Pilgub DKI Jakarta
Jika takdir Tuhan Yang Maha Kuasa ternyata memenangkan pasangan Anies-Sandi yang terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, maka hal ini berarti umat Islam yang cenderung fundamentalis dan konservatif yang menjadi bandul penentu kemenangan pasangan Anies-Sandi. Skenario ini sangat mungkin terjadi. Secara hitungan matematis juga sangat logis karena pada putaran pertama Pilgub DKI lalu, pasangan Ahok-Djarot memang dikepung dari dua penjuru oleh pasangan Anies-Sandi dan pasangan Agus-Sylvi beserta para pendukungnya. Logika matematisnya, peluang dan probabilitas pemilih Agus-Sylvi cenderung lebih dominan akan memilih pasangan Anies-Sandi pada putaran kedua Pilgub DKI tanggal 19 April 2017 nanti.
Akan tetapi perlu juga Kita ingat bahwa logika dan perhitungan matematis sungguh berbeda total dengan logika dan perhitungan politis. Dalam politik, tidak berlaku hitungan matematis satu ditambah satu menjadi dua. Hasilnya bisa tiga, empat, sebelas atau berapa saja. Ada banyak faktor lain dalam politik yang seringkali melawan logika akal sehat (common sense) Kita manusia. Politik praktis itu memiliki logikanya sendiri. Itulah sebabnya dulu Saya pernah mengingatkan salah seorang konglomerat yang sudah seperti Abang kandung bagi Saya, saat Ia terpilih menjadi Ketua Umum salah satu partai politik terbesar di negara Kita. Saya sampaikan pada Beliau, “Walaupun Abang sudah sangat panjang rekam jejaknya, berhasil menjadi Ketum Hipmi, Ketum Kadin, Menteri dan sukses berbisnis hingga bisa jadi Konglomerat, tetapi saat jadi Ketua Umum Parpol Abang perlu belajar lagi untuk naik ke tingkat yang terakhir. Tingkat yang tertinggi dalam kehidupan nyata umat manusia.”
Politik praktis membutuhkan aplikasi ilmu dari segala ilmu dalam kehidupan umat manusia. Ilmu politik praktis esensinya adalah seni mengelola berbagai hal yang mungkin sampai yang tidak mungkin (the art of possibilities and impossibilities management). Sungguh tidak mudah bagi Kita kaum awam untuk bisa memahami secara utuh dunia politik praktis ini.
Logika dan realitas politik ini juga yang membuat Kita harus bersiap dan bisa menerima jika yang terjadi pada putaran kedua Pilgub DKI nanti, ternyata takdir Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kemenangan kepada pasangan Ahok-Djarot. Secara objektif tanpa keberpihakan apapun, harus diakui bahwa tren penguatan kembali (rebound) dukungan dan elektabilitas Ahok ternyata terus berlangsung konsisten. Sosok Ahok sekarang ini bisa konsisten tampil dengan tenang, selalu tersenyum dan cenderung tidak emosional lagi. Seolah-olah sirna sudah karakter Ahok yang selama ini sangat agresif dan meledak-ledak. Semoga ini bukan hanya sekedar sandiwara, demi bisa memenangkan Pilgub DKI Jakarta. Jika ternyata semua perubahan ini hanyalah imitasi belaka, maka Ahok harus bersiap bahaya dan masalah lebih besar akan datang menghadangnya.
Segenap komponen bangsa harus siap dan ikhlas dengan apapun takdir Tuhan Yang Maha Kuasa pada bangsa dan negara Kita dalam Pilgub DKI Jakarta ini. Masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak boleh dipertaruhkan hanya karena Pilgub DKI. Kepentingan bangsa dan negara khususnya masa depan anak cucu Kita, jauh lebih penting dan berarti, tidak boleh terganggu walau siapapun terpilih tanggal 19 April 2017 nanti. Akan tetapi Kita juga harus berani jujur mengakui bahwa jika ternyata takdir Tuhan YMK memenangkan pasangan Ahok-Djarot, maka rakyat Indonesia khususnya masyarakat DKI Jakarta akan terbelah dua. Antara yang mendukung dan tidak mendukung Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Secara objektif, sangatlah sulit dan tidak kondusif bagi Ahok kedepan untuk menjalankan amanah sebagai Gubernur memimpin DKI Jakarta.
Langkah strategis dan taktis terbaik yang bisa dijalankan oleh Presiden Jokowi untuk memecahkan kebuntuan ini adalah dengan melakukan reshuffle kabinet final dan terakhir pada periode pertama jabatan kepresidenannya. Tidak lama setelah pasangan Ahok-Djarot ditetapkan sebagai Gubernur DKI dan Wagub DKI Jakarta. Presiden Jokowi bisa melepaskan Ahok dari beban berat dengan menariknya ke dalam kabinet dan memberikan jabatan Menteri padanya.
Jika bisa berandai-andai, maka salah satu portofolio jabatan Menteri yang cukup pas diberikan pada Ahok adalah pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Dengan tugas dan jabatan itu, Ahok bisa membantu Presiden Jokowi mewujudkan Revolusi Mental dan revolusi karakter aparatur negara di seluruh pelosok nusantara. Otomatis jabatan Gubernur DKI akan diestafetkan kepada Wakil Gubernur DKI terpilih Djarot Saiful Hidayat, yang tentu lebih bisa diterima dan mengayomi semua kalangan. Strategi ini bisa menjadi solusi bagi bangsa dan negara Kita, serta mencairkan fragmentasi dua kubu yang sangat kuat terjadi saat ini di kalangan masyarakat Kita. Langkah taktis ini akan menjadi solusi yang bisa mempersatukan kembali tidak hanya terbatas pada penduduk wilayah DKI Jakarta, bahkan hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Semua ini tentunya demi terwujudnya cita-cita NKRI, serta khususnya demi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kita.
JOHAN O SILALAHI
Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia (PNI)
