SURABAYA – Surat yang dikirim oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penghentian proyek reklamasi Pulau G merupakan jebakan. Demikian disampaikan Kordinator Gerakan Aliansi Laskar Anti Korupsi (GALAK) Muslkm Arbi kepada redaksi cakrawarta, Rabu (13/7/2016).
“Penghentian reklamasi sudah tepat, karena telah menempuh berbagai pertimbangan. Bahkan, ijin reklamasi yang diberikan Ahok itu kan sudah dikalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas gugatan rakyat nelayan. Presiden mesti hati-hati,” ujar Muslim Arbi.
Arbi menambahkan seharusnya Ahok wajib menaati keputusan Menko Maratim dan Sumber Daya Rizal Ramli dan bahkan telah diperkuat dengan keputusan PTUN, bukannya malah melakukan perlawanan dengan menyurati Presiden dengan dalih berpijak pada Keppres Nomor 52 Tahun 1995.
“Sudah dapat diduga, Ahok mau cari beking Presiden Jokowi supaya membela keputusannya itu,” tegas Arbi.
Menurut Arbi publik sudah tahu bahwa Ahok yang juga dijuluki Gubernurnya Podomoro itu dalam hal menyurati Presiden Jokowi hari ini (13/6/2016) bukan semata untuk mencari alibi, melainkan ada kepentingan pengembang yang terlihat di situ. Hal tersebut dapat diketahui ketika beberapa waktu lalu, Ahok pernah menyatakan bahwa Jokowi menjadi Presiden, karena dapat dukungan pengembang.
Arbi menilai tidak mungkin seorang Presiden mengambil sebuah keputusan tentang penghentian proyek reklamasi Pulau G tanpa meminta saran dan masukan dari Menko Maratim dan Sumber Daya dan menteri-menteri terkait. Apalagi sudah ada keputusan pengadilan, pendapat para ahli,, kalangan aktivis, kelompok nelayan dan tentunyapublik secara keseluruhan.
“Presiden Jokowi pasti mempertimbangkan semua itu dalam mengambil keputusan karena kalau tidak, resiko politik, hukum dan birokrasi akan menjadi batu sandungan untuk hanya sekadar membela seorang tandas Arbi menutup keterangannya.
(bus/bti)
