6 Pembantu Presiden Jokowi “Gruduk” Gedung DPR, Ada Apa?

Perwakilan pemerintah (sisi kiri) yang terdiri dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah diterima Ketua DPR RI Puan Maharani dan dua wakilnya yakni Azis Syamsuddin dan Rachmat Gobel (Sisi kanan). (foto: zuli h)

 

JAKARTA – Sebanyak 6 pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) kompak bersama menuju gedung Senayan. Mereka hendak menyerahkan Surat Presiden (surpres) terkait naskah akademik dan draft Rancangan UU Cipta Lapangan Kerja atau lebih dikenal publik dengan istilah Omnibus Law.

“Tepat siang hari ini, alhamdulillah kami telah menyerahkan Surat Presiden yang disertakan draft dan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja kepada Ketua DPR RI, Ibu Puan Maharani,” ujar Menteri Kordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kepada awak media, hari ini, Rabu (12/2/2020).

Politikus Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sendiri terdiri dari 79 UU dengan 15 bab dan 174 pasal.

Keseluruhan draf tersebut nantinya akan dibahas pemerintah dengan DPR melalui tujuh komisi yang terlibat melalui mekanisme DPR. Sesuai prosedur, setelah RUU diserahkan, maka selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk kemudian dibahas di Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

Untuk diketaui, dalam prosesnya, Bamus DPR nantinya akan membuka ruang kepada seluruh elemen publik untuk memberikan masukan terhadap draft yang ada.

“Kami berharap proses pembahasan RUU Omnibus Law akan benar-benar melibatkan seluruh elemen masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui lebih jelas isi dan manfaat dari RUU ini, sehingga pelaksanaannya nanti juga bermanfaat bagi seluruh rakyat dan kemajuan bangsa,” tandas Airlangga menutup keterangannya.

Selain Airlangga Hartarto, Menteri Jokowi yang hadir adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

(bm/bti)

author